SEJARAH BKD

PROFIL SINGKAT BERDIRINYA BKD

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bannyuasin Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis daerah Kabupaten Banyuasin (Pasal 22 sd 25).

Dalam Bab VII pasal 22 telah diatur mengenai Kedudukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten yaitu :

  • Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
  • Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menyelenggarakan fungsiĀ  :

  1. Persiapan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
  2. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
  3. Penyiapan Kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
  4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma,standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  5. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
  6. Penyiapan dan penepatan pensiun Pegawai Negeri sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  8. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  9. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
  10. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan funginya;